AMK Kembali Desak BK DPRD

554

*Terkait Kedudukan Azis Bustam

PALOPO — Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Palopo kembali didesak untuk segera melakukan proses terhadap keberadaan Wakil Ketua DPRD Palopo, Azis Bustam. Desakan itu pula dilayangkan Ketua Aliansi Masyarakat Kota (AMK) Palopo Zainal Said.

Mereka meminta BK secepatnya melakukan proses atas kinerja Azis Bustam yang sudah terbilang satu tahun tidak dapat lagi menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai legislator termasuk tidak dapat lagi mengikuti paripurna selama enam kali berturut-turut.

Ketua AMK, Zainal Said meminta aspirasi itu dapat ditindak lanjuti dan meminta pihak BK kembali melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak AMK Palopo. Salah satu isi surat yang dilayangkan AMK ini meminta agar sebaiknya Azis Bustam meletakkan jabatannya lantaran sudah tidak dapat lagi menjalankan tugas.

“Aspirasi yang kami sampaikan ini merupakan yang kedua kalinya. Dan kami berharap BK tidak tinggal diam dalam mengambil langkah selanjutnya,” tegasnya.

Tidak hanya itu, AMK mengatakan bahwa keberadaan Azis Bustam sejauh ini hanya menerima gaji dari negara saja sementara dirinya terbilang sudah sangat lama tidak bisa bertugas.

“Dia terus menerima gaji sementara dia sudah tidak dapat melaksanakan tugas,” tulis Zainal dalam surat yang dilayangkan ke DPRD.

Sementara itu, Ketua BK DPRD Palopo, Herawati Masdin membenarkan adanya aspirasi itu yang dilayangkan pihak AMK.

“Suratnya kami telah terima sejak selasa pekan ini, dan kami juga sudah sampaikan ke pihak yang bersangkutan,” katanya.

Ia menuturkan, beberapa item yang tertulis dalam surat itu meminta agar legislator Gerindra tersebut sebaiknya dilakukan pergantian antar waktu karena sudah sangat tidak dapat menjalankan tugas. Pihak BK pun berjanji tidak tinggal diam adanya aspirasi itu, “Kita sudah rencanakan akan mengkomunikasikan perihal ini dengan AMK,” jelasnya.

Menurutnya, persoalan yang dihadapi Azis Bustam ini dengan adanya aspirasi pihak AMK. Jauh sebelumnya pihaknya sudah menindaklanjuti perihal tersebut. Bahkan, BK sudah membicarakan perihal itu ke Fraksi Gerindra terkait aspirasi AMK yang menyorot keberadaan BK yang dinilai lamban dalam mengambil tindakan dalam proses ini.

“Kita sudah tindaklanjuti, jika selama ini kami dinilai tidak bekerja itu tidak benar,” jelasnya lagi.
Bahkan Legislator PAN ini sudah menindaklanjuti perihal itu dengan penajaman regulasi yang akan dijadikan dasar dalam melakukan proses selanjutnya. Sebab, ia menilai keberadaan tata tertib (Tatib) sebagai rujukan dalam melakukan proses selanjutnya terbilang lemah.

“Makanya persoalan ini harus ada regulasi yang dapat menguatakan dan itu sudah kami lakukan dengan membentuk tim yang membahas tata beracara BK DPRD,” ungkapnya.

Keberadaan tata beracara ini nantinya akan menjadi pedoman dalam melakukan proses lebih lanjut terkait aspirasi keberadaan dan kedudukan Azis Bustam selaku anggota DPRD Palopo.

“Kalau tata beracaranya sudah ada maka kita bisa laksanakan sidang secara internal terkait persoalan ini dan kalau tidak ada halangan akhir pekan ini tata beracara ini akan disahkan melalui sidang paripurna,” sebut Herawati.

Legislator Komisi I DPRD ini menambahkan jika desakan atas Azis Bustam ini mengarah soal pengantian antar waktu (PAW). Namun baginya, persoalan PAW itu merupakan kebijakan dan keputusan internal partai Gerindra.

“Tugas kami sebatas mengevaluasi kinerja masing-masing anggota dan menyampaikan hasil evaluasi itu ke fraksi yang bersangkutan,” tandasnya. (rul/rhm)