Polisi Belum Razia, Penunggak Pajak Ramai-Ramai ke Samsat

566

PALOPO — Petugas Samsat bersama Polres Palopo baru akan merencakan penertiban kendaraan yang pajaknya mati. Namun, belum lagi mereka action, para wajib pajak sudah beramai-ramai ke kantor Samsat untuk melunasi pajak kendaraan.

Seperti yang terlihat Jumat 14 Juli 2017, pukul 09:00 Wita, pagi kemarin, tak hanya masyarakat umum, tapi sejumlah pegawai Pemkot Palopo juga datang membayar pajak kendaraannya.

Kepala UPTD Samsat Palopo, Drs Aswin Jalil, MSi, melalui Kasi Pendaftaran dan Penagihan, Benyamin, menegaskan bahwa kendaraan digunakan harus bayar pajaknya dan STNK yang sudah mati harus diperpanjang.

“Sejak pekan ini, para warga ramai-ramai melakukan perpanjangan pajak kendaraannya. Bahkan, sejumlah kendaraan dinas juga sudah melunasi pajaknya,” ujarnya.

Ia menyebut dinas kesehatan dan dinas DPPKAD Kot Palopo. ”Kita belum bisa rinci berapa jumlah kendaraan dinas dan milik umum yang telah membayar pajak.

Karena, datanya langsung disatukan dengan kendaraan umum serta pribadi sehingga untuk dilakukan rekap dibutuhkan waktu lama, dua sampai tiga pekan. Berbeda dengan data kendaraan dinas sangat mudah direkap karena hanya sedikit, itu yang menunggak saja,” terangnya.

Jadi, lanjut dia, nanti akhir tahun baru bisa dilakukan rekap, Di situ akan diketahui berapa jumlah kendaraan yang sudah membayar pajak di tahun 2017 baik kendaraan umum, pribadi, maupun kendaraan dinas.

”Sekarang belum bisa Pak, karena semua datanya masih bercampur dengan mobil truk, minibus hingga kendaraan alat berat lainnya,” kata Benyamin.

Benyamin menjelaskan, berkaitan dengan keabsahan STNK ini ada 2 aspek pelanggaran yang ditimbulkan. Pertama, pelanggaran lalu-lintas berkaitan dengan keabsahan STNK dan yang berkaitan dengan masalah pajak STNK mati atau belum bayar pajak.

“Nah, kendaraan yang tidak dilengkapi dengan STNK yang sah akan ditilang sesuai dengan Pasal 288 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,” katanya.

Sementara untuk urusan kendaraan yang pajaknya mati akan menjadi kewenangan UPTD. “Tentunya, razia STNK akan dilakukan sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor.

Kendaraan harus dilengkapi dengan STNK yang sah, sehingga perlu ada pengawasan secara rutin dan berkala,” katanya, seraya menambahkan razia penertiban pajak akan segera dikoordinasikan dengan Satlantas setelah Kepala UPTD datang dari Makassar. “Satlantas sudah siap, tinggal menunggu kedatangan pimpinan saya,” tandasnya. (him/ary)