Mendagri Cabut Izin HO, Pemkab Siasati Perda

3925

BELOPA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pencabutan Hinder Ordonantie (HO) atau izin tempat usaha atau kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri.

HO merupakan izin tempat usaha atau kegiatan kepada pribadi atau berbadan hukum yang berpotensi menimbulkan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Ketetapan yang sebelumnya tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah tersebut dicabut dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 19 Tahun 2017.

Regulasi ini ditetapkan pada akhir Maret 2017. ketetapan itu mulai diberlakukan pada awal April 2017 ini. Dengan adanya aturan tersebut, Pemerintah berpotensi kehilangan PAD.

“Memang hal ini akan berdampak pada PAD kita, apalagi memang ada BPK yang sempat mempertanyakan soal ini,” ujar Kabid Perizinan, Yharif dalam rapat yang digelar di Komisi II DPRD Luwu, Selasa 30 Mei 2017.

Untuk itu, dia mengatakan, pemerintah akan berkoordinasi dengan pihak terkait guna membahas Permendagri yang telah dikeluarkan tersebut. Nantinya hasil koordinasi akan diupayakan untuk disampaikan ke pihak lainnya.

Sekadar diketahui, izin gangguan adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan di lokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau daerah.

Terkait hal itu, anggota DPRD Luwu, Yamin Annas mengatakan pemeirntah daerah tetap dapat melakukan penarikan izin HO, karena pemerintah daerah memiliki dasar melalui peraturan daerah yang mengatur soal retribusi, sementara yang dicabut adalah Permendagri.
“Perda tidak dicabut, yang dicabut adalah Permendagri.

Anjurannya memang jangan pungut, tapi belum ada kejelasan. Makanya sampai desember kita masih memungut, makanya kita buat surat saja sesuai permintaanya, tetapi buat sistematika hukumnya sehingga kita tetap aman,” jelasnya.

Dia berpendapat penghapusan jenis perizinan itu mestinya harus dibarengi dengan perubahan regulasi dulu. Dia khawatir penghapusan izin HO itu justru akan memicu konflik di masyarakat karena tidak ada pengendalinya. Dia mencontohkan untuk pendirian tower telekomunikasi bisa seenaknya di lokasi permukiman padat bila tidak dikendalikan lewat izin HO.

“Tetapi sekali lagi kami di daerah tentu akan mempertanyakan hal ini, biar ada kejelasan karena kita memiliki perda,” ujar dia.(fan/rhm)