|
MAKASSAR-- Kapolda Sulselbar, Irjen Adang Rochjana menepis tudingan adanya sinyalemen yang
mengatakan pihak kepolisian mengarahkan massa untuk menyerang mahasiswa.
''Kami tidak pernah mengimbau atau memerintahkan kepada anmengarahkan masyarakat menyerang mahasiswa saat berunjuk rasa,'' katanya saat jumpa pers di Rumah Jabatan Kapolda, Jl Mappaoddang, Minggu, 7 Maret kemarin yang juga dihadiri guru besar Unhas, Prof Dr Achmad Ali dan Kapolwiltabes Makassar, Kombes Pol Gatta Chaeruddin.
Menurutnya, pihaknya tidak pernah memanfaatkan masyarakat. Malah, katanya, pihaknya memerintahkan supaya masyarakat jangan mendekat, dan mereka harus mundur supaya tidak terjadi saling serang.
Sementara itu, pelaku penyerangan yang dilakukan oknum anggotanya yakni Aiptu Sut cs dari Detasemen Khusus Antiteror 88 Polda Sulselbar ke sekretariat HMI, tidak pernah diketahuinya. ''Sudah ada tiga yang ditahan. Mereka ditahan karena dinilai melakukan tindakan disiplin. Mereka bisa ditahan sampai 21 hari. Mereka bisa dikenai piadana jika memang pelanggaran yang dilakukan berat,'' jelasnya.
Kapolda menunggu hasil dari tim pencari fakta soal ini. Kalau sudah ada bukti-bukti kuat, maka selanjutnya akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menurutnya, aksi penyerangan yang dilakukan oknum anggotanya, terkait dengan permasalahan KC yang mengejek anggota Densus 88 sambil mengeluarkan perkataan yang tidak sopan pada saat melakukan aksi unjuk rasa mengenai skandal Bank Century.
Secara spontan, anggota yang tidak menyukai perlakuan KC akhirnya mencari keberadaan KC dan membuntutinya hingga ke Jalan Bawakaraeng.
Sementara itu, pengamat hukum Unhas yang juga dokter besar Unhas, Prof Dr Achmar Ali menuturkan, kasus yang berkembang ini, karena adanya oknum kepolisian yang melakukan tindakan disiplin. Tetapi, mereka telah ditindak dan diproses.
Dalam hal ini, Kapolda dan kapolwiltabes tidak melakukan pelanggaran HAM. Apapun yang dilakukan, oknum polisi tersebut, tidak bisa dikategorikan dibawa kendali Kapolda dan Kapolwiltabes.
Makanya, Achmad Ali meminta supaya oknum polisi tersebut, dihukum seberat-beratnya sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Ia juga mengimbau pihak kepolisian supaya wajib menindak pihak manapun yang terlibat kerusuhan, karena negara ini adalah negara hukum.
DEMO BESAR-BESARAN
Hari ini, Senin, 08 Maret, kembali mahasiswa kembali akan melakukan aksi besar-besaran. Ketua Umum Pengurus Besar HMI (PB HMI) Arif Mustafa di Makassar, Sabtu, akan melakukan aksi besar-besaran untuk melanjutkan perjuangan mengawal kasus skandal Bank Century. Hanya saja, pada aksinya ini, mereka akan melakukannya dengan damai.
Aksi ini, nantinya, akan mengusung dua agenda besar, yakni, meminta polisi yang menyerang sekretariat atau wisma HMI Cabang Makassar diproses secara hukum dan mengawal proses hukum Bank Century.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Makassar Akmal Sakti mengatakan, aksi yang dilakukan hari ini, untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan untuk masyarakat juga.
Kapolda Sulsel mengatakan, aksi yang akan dilakukan mahasiswa itu, akan dikawal dengan baik. Pihaknya katanya, tidak akan membawa senjata, humanis, dan meminta kepada pihak jajarannya memberlakukan mahasiswa sebagai saudara.
Tentu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya akan menerjunkan 2/3 personilnya. ''Malah bisa lebih, hanya saja tidak ditampakkan. Tapi, malamnya sudah apel,'' katanya seraya berharap aksi yang dilakukan hari ini tidak ada benturan lagi.
Kapolda juga berharap supaya berlangsung tertib, dan masyarakat bersatu termasuk mahasiswa tetap menjaga Kota Makassar yang lebih aman. Untuk menghindari aksi bear-besaran hari ini, Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar akan diliburkan.
Menurut Rektor UMI Makassar, Prof Nasir Hamzah, pihaknya akan meliburkan mahasiswanya mulai Senin-Selasa. Kebijakan ini ditempuhnya untuk mencegah demonstrasi semakin meluas. ''Kami melihat, ada pihak ketiga yang mencoba bermain, sehingga untuk mengambil amannya, kami akan liburkan mahasiswa kami selama 2 hari,'' katanya kemarin.
TAK ANARKIS
Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) M Nuh meminta agar mahasiswa, terutama mahasiswa yang turut demo di Makassar, untuk tidak melakukan tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasinya.
Hal itu dikatakan Mendiknas ketika menutup acara Rapimnas dan Harlah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) ke-58 di Jakarta, Minggu (7/3), kemarin, dalam menyikapi kerusuhan yang terjadi di Makassar. Menurut dia, dalam negara demokrasi yang menjunjung kesamaan dan kesetaraan, tidak ada demo yang anarkis, termasuk mahasiswa dan aparat kepolisian. Menurut M Nuh, sangat tidak adil kalau aparat diminta tidak anarkis, sementara mahasiswa dan masyarakat justru anarkis. Sikap anarkisme yang terjadi sangat terkait dengan pendidikan karakter, etika dan moral bangsa yang mulai ditinggalkan.
“Demo boleh saja untuk menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai anarkis. Justru akan sangat dihargai jika aspirasi mahasiswa itu dengan menggunakan intelektual, pemikiran dan gagasan yang lebih baik. Bahwa dengan kesetaraan dan kesamaan itu setiap orang tidak mau dikasari, dibohong dan didzalimi. Organisasi permalingan pun tidak mau dibohongi dalam pembagian hasil perampokan misalnya,” kata M Nuh yang didampingi Ketua Umum IPNU Ahmad Syauqi.
Dia menegaskan, jika anarkis memasuki ranah demokrasi, maka akan menjadi seseorang atau sekelompok itu akan cenderung bersikap tirani. Oleh sebab itu IPNU yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi melalui ideologi Asy’ariyah (jalan tengah-moderat wasathon), diharapkan tidak ikut merusak-rusak dan mencederai masyarakat.
Namun demikian lanjut Mendiknas, dalam proses perjalan berbangsa dan bernegara selalu ada kelompok kecil yang ada di jalur anarkis, militan, radikal dan fundamentalis. Tapi politik kebangsaan NU yang selalu ada di tengah, itulah yang diharapkan untuk selalu mengawal kepentingan bangsa dan Negara ini ke depan.
“Dan, selamanya kelompok yang tirani, fundamentalis radikal tersebut tidak akan pernah menahkodai kepemimpinan bangsa ini, karena yang berada di jalan tengah lebih besar,” katanya.
JAKARTA PRIHATIN
Sekitar 200 orang dari Forum Aksi Mahasiswa UI, Petisi 28, HMI, Forum Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) dan Aktivis 98 melakukan aksi keprihatinan bersama atas tragedi mahasiswa di Makassar.
Tema aksi mereka adalah "Lawan KKN SBY dan Polisi Kolonial". Mereka menggelar aksi di depan kampus UI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, siang kemarin.
Menurut aktivis Petisi 28, Haris Rusli, dalam pembubaran unjuk rasa dengan kekerasan, dirinya melihat bahwa itu adalah sistem dari negara sekarang ini yang sangat mengutamakan kepentingan para penjajah asing dan penguasa.
Dalam pandangan Haris, tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan mahasiswa di Maskassar dalam menghadapi polisi yang begitu represif. "Justru polisi yang berwatak sangat kolonial yang menempatkan mahasiswa seperti binatang yang harus dihabisi," ujar Haris kepada Rakyat Merdeka Online.
Haris menyatakan tidak ada upaya mengadu domba antara mahasiswa dan warga. Karena, warga yang bentrok dengan mahasiwa itu bukan warga masyarakat biasa, tetapi mereka adalah polisi yang berpakaian sipil. "Saya yakin itu adalah polisi yang nyamar dengan pakaian sipil. Tida ada masyarakat biasa, yang ada adalah mahasiswa melawan polisi berpakaian sipil," tegas Haris.
Polisi sengaja melakukan itu dengan kepentingan mengamankan kekuasaan SBY dan meredakan aksi-aksi demonstrasi. Selain itu, kasus tersebut dijadikan alat untuk pengalihan isu Centurygate. "Kami tetap berkonsolidasi dengan teman-teman di daerah untuk terus melakukan gerakan meminta rezim ini mundur," tandas Haris.
(uce/RM/ikh)
|